Terdapat berbagai permasalahan mengenai sumber daya
kelautan yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak terkendali, tidak
terawatnya keindahan lautan, dan banyak oknum yang dengan sengaja melakukan
pengrusakan kekayaan laut. Permasalahan yang dihadapi mengenai sumber daya
kelautan akan dibahas pada sub bab di bawah ini.
3.1.1 Masalah yang di hadapi
dalam Pemanfaatan Kekayaan Laut
Dengan kekayaan laut yang melimpah
ini, sayangnya belum termanfaatkan secara optimal. Sumber daya kelautan yang
begitu melimpah ini hanya dipandang “sebelah mata”, meskipun ada kegiataan pemanfaatan sumber
daya kelautan, maka dilakukan kurang profesional dan ekstraktif, kurang
mengindahakan aspek kelestariannya. Bangsa Indonesia kurang siap dalam
menghadapi segala konsekuensi jati dirinya sebagai bangsa nusantara atau negara
kepulauan terbesar di dunia karena tidak disertai dengan kesadaran dan
kapasitas yang sepadan dalam mengelola kekayaannya.
Di
satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan
lautnya yang melimpah, tetapi di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri
secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih
berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan dalam industri modern, negara kita
kalah bersaing dengan negara lain. Semua ini berdampak juga terhadap sektor
industri kelautan sehingga menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan
pemanfaatan kekayaan laut.
Diantaranya
para nelayan Indonesia masih miskin dan tertinggal dalam perkembangan teknologi
kelautan. Kemiskinan dan kemiskinan yang menyelimuti mereka karena sistem yang
sangat menekan seperti pembelian perlengkapan untuk menangkap ikan yang masih
harus lewat rentenir karena jika melalui Bank, prosesnya yang berbelit-belit
dan terlalu birokrasi. Juga dengan produksi industri kelautan yang keadaannya
setali tiga uang, terlihat dari rendahnya peranan industri domestik seperti
nelayan.
Selain itu, banyak nelayan asing yang mencuri ikan di
wilayah perairan kita, tiap tahunnya jutaan ton ikan di perairan kita dicuri
oleh nelayan asing yang rata-rata peralatan tangkapan ikan mereka jauh lebih
canggih dibandingkan para nelayan tradisional kita. Kerugian
yang diderita negara kita mencapai Rp 18 trilyun-Rp36 trilyun tiap tahunnya.
Hal ini memang kurang bisa dicegah oleh TNI AL sebagai
lembaga yang berwenang dalam mengamankan wilayah laut Indonesia, karena seperti
kita ketahui keadaan alut sista (alat utama sistem senjata) seperti kapal
perang yang dimiliki TNI AL jauh dari mencukupi. Untuk
mengamankan seluruh wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 km2, TNI AL
setidaknya harus memiliki 500 unit kapal perang berbagai jenis. Memang jika melihat kembali sejarah, di zaman Presiden
Soekarno Angkatan Laut kita pernah menjadi keempat terbesar di dunia setelah
Amerika Serikat, Uni Soviet,dan Iran. Akan tetapi semuanya hanya bersifat sementara
karena tidak dibangun atas kemampuan sendiri, namun karena bantuan Uni Soviet
dalam rangka permainan geopolitik.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan laut sebagai potensi
bangsa yang dahsyat itu terabaikan di antaranya yaitu lemah pengamanan, lemah
pengawasan, dan lemah koordinasi dari negara. Sebenarnya
Indonesia memiliki Maritime Surveillance System (sistem pengamatan maritim)
pada sebuah institusi militer yang domainnya memang laut.
Maritime Surveillance System
dititikberatkan pada pembangunan stasiun radar pantai dan pemasangan peralatan
surveillance di kapal patroli, untuk kemudian data-data hasil pengamatan dari
peralatan yang terpasang tersebut dikirim ke pusat data melalui media
komunikasi data tertentu untuk ditampilkan sebagai monitoring dan untuk diolah
lebih lanjut. Karena itu, sistem ini lebih cenderung berlaku sebagai alat bantu
penegakan keamanan di laut, meski sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut
sebagai alat bantu pertahanan.
3.2 Pembahasan
Permasalahan mengenai sumber daya kelautan dapat
ditemukan solusinya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Dewasa ini,
teknologi bukan merupakan hal yang asing lagi sehingga teknologi merupakan
suatu upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan
sumber daya laut di Indonesia.
3.2.1 Solusi
Pemanfaatan kekayaan Laut Indonesia
Pemerintah hendaknya harus bekerja
lebih keras dalam mencari penyelesaian masalah ini agar eksplorasi serta
pemanfaatan kekayaan laut kita dapat dilaksanakan secara
optimal dan terarah. Negara kita perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas
dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan kebijakan-kebijakan dasar
tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan mengenai berbagai terobosan
untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai
keunggulan kompetitif bangsa.
Mengingat potensi
sumber daya laut yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan laut ini harus
menjadi keunggualan kompetitif Indonesia, yang dapat menghantarkan bangsa kita
menuju bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Memang untuk mewujudkan cita-cita
tersebut perlu adanya koordinasi berbagai pihak dan dukungan dari masyarakat.
Seyogyanya harus ada perubahan paradigma pembangunan nasional di masyarakat kita
dari land-based development menjadi ocen-based development.
Pembangunan di darat
harus disinergikan dan diintegrasikan secara proporsional dengan pembangunan
sosial-ekonomi di laut. Perlu adanya peningkatan produksi kelautan kita dengan
cara memberikan penyuluhan kepada para nelayan, pemberian kredit ringan guna
membeli perlengkapan untuk menangkap ikan yang lebih memadai, serta pembangunan
pelabuhan laut yang besar guna bersandarnya kapal-kapal ikan yang lebih besar.
Peningkatan produksi
juga meliputi sektor bioteknologi perairan, mulai dari proses produksi
(penangkapan ikan dan budidaya), penanganan dan pengolahan hasil, serta
pemasarannya. Selain itu, harus ada perhatian terhadap sektor wisata bahari
dengan adanya perbaikan mencakup penguatan dan pengembangan obyek wisata bahari
dan pantai, pelayanan, pengemasan serta promosi yang gencar dan efektif.
Dengan berbagai kebijakan kelautan yang
ditempuh ini, diharapkan adanya pembangunan kelautan yang sinergis dan terarah
serta menyeluruh, sehingga tidak mustahil dengan pemanfaatan kekayan laut yang
optimal akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia menuju Indonesia yang adil, makmur,
dan mandiri.
Dibutuhkan kesinergisan dari banyak
pihak (institusi) yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengembangan
kelautan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, agar manajemen
pengelolaan laut ini dapat berhasil dengan optimal.
Institusi tersebut di antaranya
DKP, Departemen Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut, Badan Koordinasi
Keamanan Laut (Bakorkamla), Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehutanan,
Departemen Pariwisata dan Budaya, Departemen Perdagangan, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral, Ditjen Bea Cukai, Pelindo, TNI AL, Kepolisian Republik
Indonesia, Kejaksaaan, dan sebagainya.
3.2.2 Pemanfaatan Kekayaan Laut Untuk Ketahanan
Ekonomi Indonesia
Ketahanan ekonomi adalah merupakan
suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan, kekuatan nasional dalam meghadapi serta mengatasi segala tantangan
dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun luar negara
Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan
penigkatan perekonomian bangsa dan negara republik Indonesia yang telah diatur
berdasarkan UUD 1945.
Wujud ketahanan ekonomi tercermin
dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas
ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang
berdaya saing tinggi, dan mewujudkan perekonomian rakyat yang secara adil dan
merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya
ketahanan ekonomi melalui suatu iklim
usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya
barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta menigkatnya daya
saing dalam lingkup perekonomian global.
Ketahanan ekonomi hakikatnya
merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan
dasar filosofi Pancasila, yang menekankan kesejahteraan bersama, dan mampu
memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan
kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.
Potensi bidang kelautan
cukup besar meliputi sektor perikanan,
pelayaran, pariwisata bahari, perkapalan,
jasa pelabuhan serta sumberdaya mineral bawah laut. Potensi ini dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kelautan akan tetapi diperlukan keterpaduan
kebijakan publik di bidang kelautan. Karena sektor kelautan menjadi potensi
yang sangat strategis untuk didorong sebagai mainstream pembangunan
perekonomian nasional.
Kekayaan sumberdaya pesisir
dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Ironisnya, sebagian besar
tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati
strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat
lainnya. Dengan upaya peningkatan SDM masyarakat pesisir (nelayan) maka
perekonomian akan meningkat, sehingga ketahanan ekonomi akan semakin baik.
Melihat semakin besarnya peran
ekonomi kelautan (marine economy) dalam pembangunan nasional maka diperlukan
adanya agenda kebijakan bidang kelautan dalam upaya menjadikan Indonesia
sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara yang sejalan dengan amanat
Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2005- 2025, yakni misi mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan makmur yang berbasis kepentingan nasional
sebagaimana tersirat dalam misi ketujuh undang-undang tersebut.
Misi tersebut setidaknya memiliki 3
(tiga) agenda ke depan yang harus segera dilakukan: Pertama, membuat payung
hukum Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) untuk arah
pembangunan nasional sektor kelautan; Kedua, menyiapkan roadmap penggunaan dan
pemanfaatan (sumberdaya kelautan) yang didedikasikan untuk kepentingan nasional
dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Kebijakan Ekonomi
Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); dan ketiga, adalah Tata
Kelola kelautan yang baik (Ocean Governance) sebagai panduan atau code of
conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistik.
Jika Indonesia berhasil
memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya dengan optimal dan terarah, maka
keadaan ekonomi indoesia akan semakin baik, sehingga ketahanan ekonomi nasional
akan terwujud.
3.2.3 Pengelolaan
Sumber Daya Laut Berwawasan Lingkungan “Antara Teknologi Tradisional Sederhana dan Teknologi Modern”
Indonesia dianugerahi
laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Potensi
sumber daya perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah laut nusantara.
Sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalam laut Indonesia adalah
terdapat berbagai jenis bahan mineral, yakni minyak bumi dan gas. Seluruh
potensi kelautan ini perlu dikelola dan dikembangkan bagi kepentingan
pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan sumber
daya laut tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana atau
teknologi modern ramah lingkungan.
Saat ini, kondisi laut
dan sumberdaya laut di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Praktek-praktek
penangkapan ikan yang illegal dan merusak semakin hari semakin tidak
terkendali. Ribuan kapal-kapal penangkap ikan asing dengan alat tangkap yang
tidak ramah lingkungan beroperasi di wilayah-wilayah yang seharusnya dibatasi
hanya untuk kepentingan nelayan lokal dan tradisional. Maraknya kegiatan ilegal
dengan teknologi yang buruk tersebut mengakibatkan kerusakan habitat biota laut
negeri ini. Selama ini, teknologi yang diterapkan Indonesia adalah yang
termurah dari sudut ekonomi, menggunakan sumberdaya alam maupun sumber daya
manusia yang murah walaupun dari sudut ekologi bisa saja bernilai mahal.
Teknologi tradisional
sederhana yang lebih banyak digunakan oleh pelaut nusantara dewasa ini
seharusnya telah diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman
juga berpengaruh pada perubahan lingkungan dan ekologi. Sehingga, juga
diperlukan perubahan dalam penggunaan teknologi pengelolaan sumber daya laut
dengan menggunakan teknologi yang lebih modern tetapi ramah lingkungan.
Secara umum, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang hemat
sumberdaya lingkungan (meliputi bahan baku material, energi dan ruang), dan
karena itu juga sedikit mengeluarkan limbah (baik padat, cair, gas, kebisingan
maupun radiasi) dan rendah risko menimbulkan bencana. Di
laut dapat dikembangkan kapal modern yang lebih ramah lingkungan, yakni yang
menggunakan mesin dan sekaligus layar mekanis. Layar ini dapat dikembangkan
otomatis jika arah dan kecepatan angin menguntungkan. Penggunaan energi angin
dapat menghemat bahan bakar hingga 50%.
Teknologi energi dan
transportasi yang ramah lingkungan termasuk yang saat ini paling dilindungi
oleh industri negara maju dan karenanya paling mahal. Namun, teknologi modern
yang ramah lingkungan ini sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut
meskipun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Pemerintah saat ini
sedang menghadapi dilema dalam pengelolaan sumber daya laut. Selama ini,
pemerintah memang terlihat menomorduakan pengelolaan SDL yang sampai sekarang
belum terlihat optimal. Upaya pemerintah lebih banyak terkuras untuk
pengelolaan sumber daya yang ada di daratan dan mengutamakan sektor pertanian,
perdagangan dan industri dibandingkan potensi kelautan. Padahal, kekayaan laut
yang dimiliki Indonesia sangat besar dan potensial dan jika dikelola secara
serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi
Indonesia. Bukan saatnya lagi memikirkan nilai ekonomis dalam penggunaan
teknologi untuk laut. Saatnya untuk mengutamakan kualitas dan mutu dalam
pengelolaan sumber daya laut yang lebih memberikan banyak keuntungan bagi
negeri ini dan menciptakan laut yang sehat bagi alam sendiri.
3.2.4 Kebutuhan Riset dan
Iptek
Untuk
Mendukung Dan
Akselerasi
Pembangunan
Kelautan
Untuk mendukung
pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan maka mutlak diperlukan IPTEK, yang
harus pula didukung oleh riset yang sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan
kelautan sekarang ini antara lain mencakup:
1. Capture Fisheries and Aquaculture
2. Marine Biotechnology
3. Non-Living Resources 7
4. Marine Transportation
5. Sea Territory
6. Small Island Development
Pengembangan riset dan
pengembangan Iptek tersebut diharapkan
menjawab dan mengatasi masalah nasional dalam bidang;
1. Kecukupan Pangan
2. Kecukupan Obat dan
Teknologi Kesehatan
3. Sumber Energi
Alternatif
4. Transportasi
5. Teknologi Informasi
dan Komunikasi
6. Teknologi Keamanan
dan Pertahanan
Riset
dibidang industri bioteknologi kelautan
telah ditemukan beberapa hal antara lain (Dahuri 2006):
1. Pembuatan obat tidur dan obat penenang dari
kuda laut.
2. Pembuatan garam yang 99% murni untuk cairan
infus.
3.
Tempurung kura-kura untuk obat luka dan tetanus.
4. Hati ikan buntal untuk obat tetrodotoxin, guna
memperbaiki saraf otak yang rusak.
5. Chitosan dari kulit
kepiting dan udang untuk obat anti kolesterol.
Disadari bahwa pemanfaatan sumberdaya kelautan sekarang
ini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir dan perairan laut dangkal,
maka pengembangan Iptek dalam rangka pengembangan laut dalam sangat dibutuhkan
dalam rangka pemanfaatan berbagai sumberdaya kelautan di perairan laut dalam.
Departemen
kelautan dan perikanan Republik Indonesia (DKP) juga aktif melakukan kegiatan
riset dalam mendukung pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.
Perairan laut dalam adalah perairan laut yang
kedalamannya lebih dari 200 m. Di Indonesia perairan laut dalam umumnya
berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), perairan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
dan wilayah laut perbatasan.
Pemanfaatan sumberdaya
perikanan laut dalam membutuhkan investasi yang tinggi sehingga kita harus
berhitung secara ekonomi, profit yang akan dihasilkan. Teknologi MCS, teknologi
industri rumput laut, teknologi budidaya perikanan, radio satelit, wartel
satelit, kios iptek, teknologi garam rakyat, teknologi tambak ramah lingkungan.
Dibidang perikanan tangkap iptek sangat penting dalam menjaga keberlanjutan
sumberdaya perikanan.
Pemanfaatan teknologi light fishning yang banyak beroperasi di wilayah laut
Indonesia mendorong diperlukannya riset yang menyangkut masalah intensitas
cahaya yang digunakan untuk menarik perhatian ikan-ikan yang layak tangkap, dan
intensitas optimum yang digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan
tertentu.Tingkat respon ikan terhadap stimulus cahaya yang diberikan dalam
proses penangkapan ikan di laut dengan light fishing. Kondisi dan isu perikanan tangkap saat
ini antara lain (Arimoto, 2002):
1.
Pemanfaatan
IPTEK yang masih rendah
2.
Taraf hidup
rata-rata nelayan yang masih rendah
3.
Kualitas dan
kuantitas data serta informasi yang belum memadai
4.
Kurangnya
informasi dan data mengenai Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang didasarkan pada
studi dan kajian mendalam mengenai karakteristik dan sifat fisik serta fenomena
perairan lainnya
5.
Operasi
Penangkapan Ikan (OPI) yang tidak efektif, efisien dan selektif yang dapat
menyebabkan biaya tinggi dan masalah kelestarian ikan
6.
Overfishing DPI
tertentu dan masih ada DPI yang belum optimal pemanfaatannya
7.
Sumberdaya
manusia/nelayan masih sedikit untuk memanfaatkan peran IPTEK dalam OPI,
pengelolaan dan pemantauan perikanan nusantara
8.
Degradasi
lingkungan:potasium,sianida dan pencemaran
9.
Teknologi
pengolahan yang masih rendah
10.
Penghargaan dan
penegakan hukum yang masih rendah dan
kurang memadai, pencurian ikan, dll.
Oleh sebab itu diperlukan suatu aksi tanggap melalui suatu trasformasi dari
perikanan tangkap tradisional menuju perikanan tangkap yang modern berlandaskan
IPTEK melalui (Wahyudi,2006) :
1.
Peningkatan
sistem pengelolaan (management), kebijakan, pemantauan (monitoring), pengawasan
(surveillance), pengendalian (controlling) secara terpadu dan menyeluruh
terhadap seluruh kegiatan perikanan tangkap
2.
Operasi
penangkapan yang efektif, efisien dan selektif
3.
Perikanan
tangkap yang lestari
4.
Taraf hidup
nelayan yang meningkat
5.
Sektor perikanan
dapat menjadi sumber devisa pembangunan yang bisa diandalkan
3.2.5 Pengembangan Kelautan Berkelanjutan
Dalam rangka
pengembangan sumberdaya kelautan dimasa depan, maka titik optimum pemanfaatan
akan dicapai jika pengembangan dan pemanfaatannya meperhatikan 3 hal yaitu,
1. Pengembangan IPTEK Kelautan dan
perikanan,
2. Industri perikanan dan kelautan serta
3. Admistrasi dan managemennya.
Pembangunan kelautan ke depan diharapkan dapat
berlangsung secara efisien dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu
menguntungkan seluruh pelaku usaha dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih dari 7% per tahun) secara
berkesinambungan. Disamping itu pembangunan kelautan harus
berkeadilan, sehingga seluruh pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
(pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) serta hidup sejahtera.
Pengembangan kelautan harus ramah
lingkungan, yang menjamin kelestarian (sustainability) sumberdaya kelautan dan
ekosistemnya.
Oleh sebab itu Blue Print pembangunan kelautan secara
optimal dan berkelanjutan harus berbasis IPTEK, manajemen profesional, dan etos
kerja Unggul. Dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pengendalian program
pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu (sektor, level pemerintahan,
pemerintah-swasta-masyarakat, spasial, dan antar negara). Disamping itu
pembangunan kelautan harus berbasis masyarakat.
Berbasis daya dukung lingkungan wilayah (konservasi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar